Tersedianya anggaran bagi pemerintah untuk kegiatan pengadaan PNS melalui seleksi CPNS tidak serta merta menyelesaikan persoalan, karena pemerintah juga harus memberikan amanah pemeriksaan LJK kepada pihak yang memiliki integritas, citra yang baik serta dapat dipercaya oleh masyarakat. Pilihan pemerintah umumnya jatuh kepada perguruan tinggi negeri terdekat.

Pemeriksaan ujian CPNS bagi perguruan tinggi bukan hanya menjadi penghasilan tambahan yang dapat menjadi subsidi bagi kegiatan pendidikan, tetapi dapat menjadi ajang pembuktian jati diri dan kemampuan serta peningkatan citra di masyarakat.

Bagi perguruan tinggi yang telah memiliki alat pengolah ujian selama belasan tahun, scanner yang dimiliki biasanya dari jenis Optical Mark Reader (OMR). Teknologi yang digunakan pada scanner tersebut kini cenderung tidak lagi menjadi pilihan utama, karena keharusan melakukan scan ulang apabila terjadi kegagalan pembacaan LJK, dan biaya perbanyakan LJK yang tergolong tinggi.

Adapun kecenderungan saat ini, seiring dengan kemajuan teknologi dan dukungan scanner dokumen dari merk-merk terkenal, perguruan tinggi semakin pandai menghitung biaya operasional, perawatan dan efektifitas scanner yang dimilikinya. Dengan scanner dokumen, scanner yang dimiliki tidak hanya digunakan untuk kegiatan pemeriksaan LJK, tetapi juga dapat digunakan untuk digitalisasi buku-buku di perpustakaan dalam rangka pengembangan perpustakaan digital, serta untuk digitalisasi arsip, surat dan dokumen penting.

Apabila perguruan tinggi menggunakan scanner OMR, maka pada saat pemeriksaan CPNS harus dikembangkan perangkat lunak baru yang dikhususkan untuk pengolahan data LJK CPNS. Hal ini berbeda dengan penggunaan scanner dokumen yang digabungkan dengan teknologi Digital Mark Reader (DMR). Perguruan tinggi tidak perlu membangun perangkat lunak dari awal, cukup dengan mengimpor data hasil pembacaan DMR.

Dengan penggunaan scanner dokumen dan DMR, perguruan tinggi dapat menghemat biaya penggandaan LJK, karena ketebalan kertas tidak perlu setebal LJK OMR. Dengan menekan biaya operasional, maka ketika perguruan tinggi menerima amanah pemeriksaan LJK CPNS, maka dana yang diperoleh untuk subsidi pendidikan akan lebih besar.

Selain untuk pemeriksaan LJK ujian, scanner dokumen dan DMR di perguruan tinggi ternama seperti ITB, IPB, dan UGM juga digunakan untuk kuesioner evaluasi pendidikan setiap akhir semester, formulir pendaftaran mahasiswa baru, dan formulir rencana studi.

Dengan sedikitnya jumlah perguruan tinggi negeri terkenal di luar pulau jawa, maka nampak bahwa peluang yang lebih besar untuk memberikan layanan pemeriksaan CPNS kepada pemerintah propinsi dimiliki oleh perguruan tinggi negeri di luar jawa, terutama bila perguruan tinggi mampu menjanjikan kualitas pemeriksaan yang handal dan akurat serta dapat menjaga hasil pemeriksaan dari intervensi pihak manapun.