Kegiatan seleksi CPNS yang diadakan secara serentak dan bersifat nasional dalam beberapa tahun terakhir ternyata memiliki efek berantai bagi beberapa bidang yang dianggap sepele. Lebih dari 4 juta calon peserta membidik target yang sama pada rentang waktu yang hampir sama pula.

Dimulai pada saat mencari-cari pengumuman rinci tentang adanya pendaftaran CPNS, seorang calon peserta tentu akan rajin membeli koran atau mendatangi warnet terdekat untuk mencari informasi di internet.

Saat menyiapkan berkas lamaran, calon peserta perlu memastikan bahwa KTP-nya masih berlaku, atau perlu ke kelurahan untuk memperbaruinya (dengan biaya tambahan untuk paket ekspres). Ia juga perlu membuat daftar riwayat hidup (atau membeli blankonya kemudian mengisinya), lalu melegalisir fotocopy ijazah dan transkrip akademiknya (disertai sumbangan ala kadarnya atau sesuai tarif), menyiapkan pas foto (yang tentu saja tidak gratis), membayar pembuatan SKCK di kantor polisi (yang tidak ada bukti tanda terimanya), menyiapkan surat keterangan kesehatan badan dari dokter puskesmas/rumah sakit, menyiapkan kartu pencari kerja (kartu kuning) dari disnaker, mengisi formulir pendaftaran yang disediakan atau membuat surat lamaran, serta membeli map berwarna sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Semua proses tersebut harus dijalani dengan cepat (dan butuh biaya transportasi), karena biasanya pendaftaran akan ditutup bila banyaknya pendaftar telah mencapai 30 kali lipat daripada banyaknya yang akan diterima pada sebuah formasi jabatan.

Saat menyerahkan atau mengirimkan berkas lamaran juga perlu biaya transportasi atau biaya amplop dan perangko untuk layanan pengiriman melalui pos. Sambil menunggu waktu pelaksanaan ujian, calon peserta dapat ke toko buku untuk membeli panduan praktis mengerjakan soal-soal CPNS, kemudian menyiapkan 'peralatan perang' berupa pensil 2B, penghapus, peraut pensil, papan alas menulis dan bolpen hitam.

Apabila seorang calon peserta mengeluarkan 300 ribu hingga 500 ribu rupiah, maka setiap tahunnya terjadi transaksi sejumlah trilyunan rupiah dari hal-hal kecil dan sepele seperti yang diutarakan tadi.

Di sisi lain, pemerintah juga harus menyediakan anggaran yang tidak sedikit dalam rangka seleksi CPNS. Bila untuk setiap 1 orang yang akan diterima sebagai CPNS dianggarkan 10 juta hingga 15 juta rupiah, dan pada tahun yang bersangkutan akan diterima 200 ribu CPNS, pemerintah harus menyediakan dua hingga tiga trilyun rupiah untuk operasional pengadaan CPNS.

Biaya tersebut digunakan untuk iklan adanya pendaftaran CPNS di media cetak dan internet, biaya administrasi pendaftaran, daftar ulang hingga pengumuman akhir, biaya pembuatan kartu ujian, biaya penyusunan soal ujian, biaya pencetakan soal, LJK, daftar hadir serta berita acara, biaya pengiriman dan penjemputan LJK, biaya pemeriksaan LJK, honor pengawas dan koordinatornya, biaya sewa tempat ujian dan tempat pemeriksaan LJK, biaya psikotest dan wawancara, biaya pengawasan oleh instansi pengawas, biaya keamanan, serta honor untuk panitia pengadaan CPNS.

Dengan mahalnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, wajar bila bagi mereka yang telah dinyatakan lulus hingga tahapan terakhir seleksi penerimaan CPNS tetapi mengundurkan diri dengan alasan ataupun tanpa alasan diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan diserahkan kepada kas negara.

Di pasar gelap, juga terjadi transaksi milyaran rupiah, baik pada oknum-oknum spekulan alias penipu, maupun yang benar-benar memiliki akses ke pejabat yang dapat meloloskan peserta seleksi CPNS agar dapat diterima. Konon tarifnya mulai dari 30 juta hingga 50 juta rupiah. Tapi untuk hal yang satu ini, sebaiknya dihindari karena resikonya sangat tinggi, di dunia maupun di akhirat.
—
Kunjungi Pameran Pendidikan Nasional 2006 (22-24 Agustus 2006)
Bertempat di Plaza Departemen Pendidikan Nasional (di Samping Ratu Plaza) Jl. Jend. Sudirman, Jakarta

Pada pameran tersebut kami dari tim DMR (Digital Mark Reader) hadir di stand no.58, PT. Prismatek Global Info. Anda dapat menyaksikan demonstrasi penggunaan DMR untuk pemrosesan LJK maupun Lembar Kuesioner, Survey, maupun ujian CPNS dengan kecepatan sampai 120 lembar permenit dengan menggunakan scanner dokumen/image.